 |
| Hercules C-130 (Foto:Reuters) |
Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dilaporkan mengajukan tawaran bantuan militer senilai sekitar US$100 miliar atau setara Rp1.682 triliun kepada Arab Saudi. Informasi ini bersumber dari enam orang yang mengetahui rencana tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, yang menyebut bahwa proposal itu sedang dalam antrean untuk diumumkan sejak kunjungan Trump ke Saudi pada Mei lalu.
Tawaran ini mencuat setelah pemerintahan Presiden Joe Biden gagal mencapai kesepakatan pertahanan dengan Riyadh, yang merupakan bagian dari upaya untuk mendorong normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel.
Biden sebelumnya sempat menawarkan akses terhadap teknologi persenjataan canggih AS sebagai imbalan agar Saudi menjauhi kerja sama militer dengan China dan mengurangi investasi dari negara tersebut.
Kini, Trump mencoba menarik minat Saudi dengan janji bantuan militer dalam jumlah besar. Namun, rincian lengkap mengenai proposal tersebut belum dikonfirmasi secara resmi. Baik Gedung Putih maupun pemerintah Saudi belum memberikan tanggapan kepada permintaan klarifikasi dari Reuters.
Seorang pejabat pertahanan AS, yang tak disebutkan namanya, menyatakan bahwa hubungan militer antara AS dan Saudi tetap kuat. Ia menyebut kerja sama keamanan adalah elemen kunci dari kemitraan kedua negara dan akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Saudi.
Pada masa kepresidenannya, Trump dikenal mendukung penjualan senjata ke Saudi karena dianggap menguntungkan sektor industri dan lapangan kerja di AS. Perusahaan pertahanan ternama seperti Lockheed Martin disebut siap memasok berbagai sistem persenjataan, termasuk pesawat angkut militer C-130, rudal, dan radar.
Beberapa perusahaan besar lain yang kemungkinan terlibat dalam bantuan ini antara lain Raytheon Technologies (RTX Corp), Boeing, Northrop Grumman, dan General Atomics.
Meskipun demikian, beberapa perusahaan tersebut enggan memberikan komentar. Juru bicara Lockheed Martin menyatakan bahwa seluruh penjualan militer ke luar negeri dilakukan melalui skema antar-pemerintah.